SURAT DAKWAAN

NOMOR REGISTRASI PERKARA : PDM-15/ASEL/TPUL/06/2024

1. IdentitasTerdakwa :

B. Status Penangkapan dan Penahanan :

• Penangkapan :

• Penyidik                                            :    Tidak dilakukan penangkapan.

• Penahanan :

• Oleh Penyidik                                  :    Tidak dilakukan penahanan;
• Oleh Penuntut Umum                     :    Rutan, sejak tanggal 06 Juni 2024 s/d tanggal 25 Juni 2024;
• Perpanjangan Ketua PN                    :    Rutan, sejak tanggal 26 Juni 2024 s/d tanggal 25 Juli 2024, atau sampai dengan berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. ----------------------------------------------------

C. Dakwaan :

------- Bahwa terdakwa KHALIK IZMI, SE Bin AZMIR sejak tanggal 25 Desember 2023 s/d tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kab Aceh Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

• Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai tenaga Honorer di Kantor Cabang Dinas Pertanian UPTD Balai Benih Holtikultura Labuhan Haji Barat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ada memiliki dan menguasai lahan atas nama orang tua terdakwa yang bernama Azmir sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang di keluarkan oleh Kepala Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 03 Oktober 2023.
• Bahwa kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 membuat Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat berupa 1 (satu) unit Excavator warna Orange merk Hitachi milik saksi T. Muzakir Bin Teuku Muda Belia dikarenakan terdakwa mempunyai keinginan untuk mengambil dan menjual tanah yang berada di lahan milik orang tuanya tersebut, dengan biaya Rp. 210.000.00 (dua ratus ribu rupiah)/jam dengan perjanjian pemakaian selama 200 jam. Setelah surat perjanjian sewa pakai alat berat ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi T. Muzakir Bin Teuku Muda Belia lalu terdakwa meminta saksi Sukardi Bin Alm. Buki untuk mengoperasikan excavator tersebut dengan sistem upah bagi hasil dari hasil penjualan tanah.
• Bahwa kemudian saksi Sukardi Bin Alm Buki sejak tanggal 25 Desember 2023 mulai bekerja untuk mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat Excavator warna Orange merk Hitachi tersebut di Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, dengan cara menggaruk tebing material tanah urug dengan menggunakan bucket, lalu hasil material tanah urug tersebut dipindahkan dengan menggunakan bantuan 1 (satu) unit Excavator ke dalam truk yang membeli tanah untuk dijual ke masyarakat dan sebagian lagi dijual untuk pembangunan masjid, akan tetapi untuk pembangunan masjid terdakwa hanya meminta untuk pembayaran BBM saja per hari sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
• Bahwa terdakwa selain meminta kepada saksi saksi Sukardi Bin Alm Buki untuk mengoperasikan Excavator juga meminta untuk melakukan pencatatan ke dalam buku (ceker) penjualan hasil material tanah urug tersebut dan apabila telah selesai bekerja, malam harinya saksi Sukardi Bin Alm Buki menyerahkan hasil penjualan tanah tersebut secara Cash/Kontan kepada terdakwa.
• Bahwa harga tanah yang digali di Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan tersebut dijual dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/Dum Trucknya, dan dalam 1 (satu) hari penjualan tanah bisa mencapai 50 Truck.
• Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 saksi Andi Yusradh, SH Bin Alm. M. Arifin dan saksi Rian Azana Bin Alm. Zahri Zulkifli yang merupakan anggota dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh, mendapatkan laporan bahwa di Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, ada kegiatan Penambangan Galian C jenis tanah Urug yang diduga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, lalu para saksi tersebut bersama dengan tim melakukan pemantauan ke lokasi yang berada di Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dengan titik koordinat N.03º34’50.4’’ E 096º58’33.7’’ dengan cara melihat aktifitas yang terjadi di lokasi. Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 12.00 WIB para saksi tersebut memperkenalkan diri dan meminta agar menghentikan kegiatan penambangan tanah urug tersebut lalu para saksi dari Ditreskrimsus Polda Aceh tersebut melakukan wawancara terhadap penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dan dari hasil wawancara kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya para saksi dari Ditreskrimsus Polda Aceh tersebut melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat Excavator warna Orange merk Hitachi.
• Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi M. Ritauddin, S.Pd Bin Alm. M. Isa Adnen selaku petugas Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) Aceh, Data Base yang diperoleh dari DPMPTSP Aceh dan Dinas ESDM Aceh, titik koordinat N 03º34’50.4’’ E 096º58’33.7’’ di lahan milik terdakwa belum ada pengajuan permohonan izin baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi.

------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. ----------------------------------------------------------------------------

Tapaktuan, 17 Juli 2024

Penuntut Umum,

YUNASRUL, S.H.

JAKSA MUDA / NIP. 19830923 200812 1 001